• Isi dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945 serta Tanggung Jawab WNI Terhadap UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

1. Persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keadilan Sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kedaulatan Rakyat, yaitu Negara yang berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
4. Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Dasar Kemanusiaan Adil dan Beradab, yaitu untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita – cita rakyat yang luhur.

• Kedudukan Pembukaan UUD 1945

a. Hakikat Pembukaan UUD 1945

Menurut J.W. Sulandra,S.H. bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 ditemukan unsur– unsur yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum (rechtsorde dan legal order), yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan – peraturan hukum.

b. kedudukan Pembukaan UUD 1945

Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 meiliki kedudukan yang terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945 meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebagai pokok kaidah yang fundamental mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 bernilai kebenaran yang fundamental sehingga hanya mempunyai satu tafsir yang benar, yaitu dengan jalan hukum, maka Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun, termasuk MPR. Mengganti dan mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah dan membubarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

• Makna Alinea Pembukaan UUD 1945

Keempat alinea Pembukaan UUD 1945 mengandung arti dan makna sangat dalam serta mempunyai nilai – nilai universal dan lestari.

1. Alinea pertama mengandung dalil objektif dimana adanya pernyataan bangsa Indonesia mendukung setiap bangsa untuk memperjuangkan dan memperoleh kemerdekaan dan mengandung dalil subjektif dimana adanya pernyataan bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan.
2. Alinea kedua mengandung cita – cita nasional, makna perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaannya, dan kemerdekaan tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil.
3. Alinea ketiga mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan antara dunia dan akhirat, memotivasi secara spiritual, menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bentuk pernyataan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh dunia.
4. Alinea keempat mengandung makna bahwa Negara Indonesia memiliki fungsi dan tujuan sebagai bangsa yang merdeka, menganut sistem konstitusional dan Negara hukum, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, dan memiliki falsafah dan dasar negara pancasila.

II. Tanggung Jawab Warga Negara terhadap Konstitusi dan Dasar Negara

Sampai saat ini Indonesia telah berhasil mempertahankan pancasila sebagai dasar Negara dan MPR RI telah berhasil menyempurnakan UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari Pancasila melalui empat kali amndemen (1999-2002).

Baik penyelenggara Negara maupun warga Negara wajib bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkanPancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang – undangan lainnya. kita dapat melakukan hal itu dengan cara memahami Pancasila dan UUD 1945, berperan aktif dalam menegakkan Dasar Negara dan Konstitusi dengan mengawasi jalannya pemerintahan Negara dalam menjalankan fungsi masing – masing maupun menjamin dan menegakkan hak – hak asasi manusia sehingga terwujud kehidupan bernegara yang konstiusional, dan mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku dimulai dengan menaati berbagai peraturan hukum dan norma yang mengatur berbagai segi kehidupan sehari –hari warga negara itu sendiri.